Search

Loading...

Monday, 17 December 2012

Makalah Etika Politik-PANCASILA

-->
BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila merupakan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Manakala nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat berbangsa, maupun bernegara maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas yang disebut dengan etika.
Setiap manusia memiliki moral dan etika yang harus ditaati dimana etika dan moral tersebut dapat digali dari Pancasila yang merupakan dasar negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memancarkan nilai-nilai etika dan moral yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap individu. Namun pemahaman akan etika kehidupan berbangsa oleh mesyarakat Indonesia sangatlah lemah, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Terjadinya krisis multidimensi yang memunculkan ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa, dan terjadinya kemunduran pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.
Berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila juga terjadi di berbagai bidang seperti penindasan, korupsi yang merajalela, bentrokan antar warga yang terjadi di berbagai daerah, mafia hukum dan berbagai kriminalitas lainnya. Oleh sebab itu, semua pelanggaran dan kejahatan ini sangat sulit dibrantas melalui jalur hukum, kecuali dengan etika berpolitik yang berasaskan nilai-nilai Pancasila yang betul-betul ada keinginan dari setiap warga negara sebagai insan politik mau mengalamankan dalam kehidupan riil dalam masyarakat.

B.     Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas diketahui bahwa di negara ini sarat dengan penyimpangan norma dan nilai Pancasila. Penindasan, korupsi dan kriminalitas lainnya muncul diberbagai elemen masyarakat, mulai dari masyarakat biasa hingga para penguasa dan elit politik Indonesia. Hingga sebagian orang berpendapat bahwa keadilan hanya milik orang berkuasa, orang “berduit” dan bahkan keadilan bisa dibeli, yang memunculkan istilah “mafia hukum”.
Bangsa Indonesia yang adalah negara hukum dengan pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun, apakah pancasila telah dijadikan landasan etik dalam kehidupan berbangsa.

C.    Tujuan Penulisan Makalah
Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pancasila sebagai ideologi bangsa telah dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa oleh mayarakat Indonesia.




BAB II
LANDASAN TEORI

A.    Pengertian Etika
Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti cara berfikir, cara bertindak, kebiasaan atau adat kebiasaan. Kata ethos memiliki arti yang sama dengan kata Latin “mores” yang kemudian menjadi asal kata moral. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya manusia sebagai manusia. Dalam perkembangannua etika dan moral memiliki makna yang berbeda. Etika berkaitan dengan perilaku perbuatan manusia menurut ukuran umum, yang sifatnya das sollen. Sedangkan moral berkaitan dengan tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu, yang sifatnya das sein.
Etika disebut pula “moral phiciolophy” karena mempelajari moralitas dari perbuatan manusia. Sedangkan moral itu adalah apa yang baik atau apa yang buruk, benar atau salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat, tidak ada moral bila tidak ada masyarakat, dan ini berkaitan dengan kesadaran kolektif.
Baik dan buruk merupakan kategori imperative dalam arti yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ini datang dari kesadaran dari dalam diri dan tidak merupakan paksaan. Sikap dasar dari moral antara lain: moral merupakan social faets yang bersifat obyektif pengaruh dari luar yang bersifat ada pembatasan/hambatan dari individu. Masyarakat mempunyai ukuran moral tersendiri. Moralitas dikaitkan dengan kepentingan kolektif dan keterlibatan pada kelompok.moral berkaitan dengan fungsi masyarakat. Perbuatan jahat atau melanggar kepentingan masyarakat terjadi karena tidak sesuai dengan ukuran kolektif.
Etika erat hubungannya dengan hukum, hukum mempertanyakan apakah suatu perbuatan melanggar atau tidak. Etika tidak tergantung dari peraturan hukum, sedangkan peraturan hukum tergantung pada etika. Etika hanya membicarakan tingkah laku seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan yang menyadari bahwa orang tersebut bertanggungjawab.
Menurut Bartens etika memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu :
1.      Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2.      Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Misalnya kode etik.
3.      Etika merupakan ilmu tentang yang baik dan yang buruk
Etika memiliki objek material berupa tingkah laku atau perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Sedangkan objek formal dari etika adalah kebaikan dan keburukan atau bermoral dan tidak bermoral dari tingkah laku tersebut.
Ada berbagai macam sumber etika menurut Muchson AR (2002) yaitu:
1.      Agama
2.      Hati nurani dan akal budi
3.      Adat istiadat dan budaya
4.      Hukum dan peraturan perundang-undangan
Etika oleh Hobbs dalam Widodo (2011:48) diartikan “ethics is concerned with standard of conduct among people in social groups”. Etika berkaitan dengan standar perilaku di antara orang-orang dalam kelompok sosial. “ethics is a systematic code of moral principles”. Etika merupakan prinsip-prinsip nilai moral yang sistematis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai standar, pedoman, referensi, atau acuan bagi orang-orang untuk berperilaku dalam kelompok sosial tertentu. Wignjosoebroto dalam widodo (2011:48) mengartikan etika sebagai kekuatan normatif yang bergerak “dari dalam” untuk mengendalikan perilaku seseorang atau sekelompok orang. Etika merupakan refleksi “self control” dan bukan “social control”.

B.     Pengertian Pancasila
Pancasila harus dimaknai sebagai kesatuan yang bulat, hirarkhis dan sistematis. Dalam pengertian itu maka Pancasila merupakan suatu  sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofisnya yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Titik tolak pandangan tersebut adalah negara sebagai suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
·      Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
·      Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
·      Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis dan religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa.
Oleh karena itu, Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Pancasila juga bercirikan asas kekeluargaan dan gotong royong serta pengakuan atas hak-hak individu.
Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga setiap warga Negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Dalam pancasila terkandung nilai-nilai dasar yang luhur yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang masing-masing memiliki makna tersendiri.
1.       Nilai Ketuhanan
Nilai ketuhanan Yang Maha Esa memiliki arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.
2.         Nilai Kemanusiaan
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
3.         Nilai Persatuan
Nilai persatuan Indonesia memiliki makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
4.         Nilai Kerakyatan
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
5.         Nilai Keadilan
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar dan tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif. Karena itu isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.




BAB III
PEMBAHASAN

A.    Pancasila Sebagai Landasan Etika
Etika merupakan kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi kelompok. Etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika juga ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita harus belajar tentang etika dan mengikuti ajaran moral. Etika pun dibagi menjadi 2 kelompok etika umum dan khusus.
Etika khusus terbagi dua yaitu terdari etika individual dan etika sosial. Etika politik adalah cabang bagian dari etika sosial yang membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat kenegaraan (yang menganut sistem politik tertentu) berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Dalam melaksanakan hubungan politik itu seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum pada sila ke dua “kemanusian yang adil dan beadab” tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini memiliki andil besar. Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi tersendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.
Nilai-nilai pancasila dapat diwujudkan sebagai norma dan etika dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mobilisasi kesadaran bahwa di dalam pancasila terkandung kekuatan yang merekatkan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sangat diperlukan untuk semakin mengaktualkan dan membuat relevan pancasila sebagai landasan etik.
B.     Pancasila Sebagai Landasan Etika Hidup Berbangsa dan Bernegara
Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat kelahirannya digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bernegara (berpolitik dan berpemerinahan) harus dilandasi oleh nilai-nilai pancasila sehingga penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara benar-benar sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional.
Pola berpikir untuk membangun kehidupan berpolitik secara jernih mutlak diperlukan. pembangunan moral politik yang berbudaya adalah untuk melahirkan kultur politik yang berdasarkan kepada Iman dan Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, menggalang suasana kasih sayang sesama manusia Indonesia, yang berbudi luhur, yang mengindahkan kaidah-kaidah musyawarah secara kekuluargaan yang bersih dan jujur, dan menjalin asas pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negara. Membangun etika politik berdasarkan Pancasila akan diterima baik oleh segenab golongan dalam masyarakat.
Sebagai seperangkat nilai dasar, pancasila harus dijabarkan ke dalam norma agar praktis dalam kehidupan bernegara. Norma yang tepat sebagai penjabaran atas nilai dasar pancasila tersebut adalah norma etik dan norma hukum. Pancasila adalah nilai-nilai moral. Jadi, pancasila menjadi semacam etika perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif pancasila sendiri.
Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia yang menjadi dasar, dan sumber bagi penyusunan hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata hukum Indonesia yang berpuncak pada hukum dasar negara adalah UUD 1945 yang bersumber pada nilai-nilai dasar pancasila sebagai norma dasar bernegara.
Nilai-nilai pancasila juga harus selalu menjadi landasan dalam pemilihan umum seperti proses demokrasi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang beradab sehingga terwujud keharmonisan dan pemerintahan negara yang demokratis. Selanjutnya, pencasila mengatur kehidupan berdemokrasi dalam batang tubuh UUD 1945. Hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis yaitu harus senantiasa memegang teguh prinsip konstitusionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Prinsip demikian merupakan wujud penguatan berdemokrasi dan pembangunan sistemetika, terutama dalam pelaksanaan pemilu. Artinya, apabila pelaksanaan pemilu telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maka pelaksanaan hasil pemilu perlu ditinjau ulang sehingga sesuai dengan prinsip berdemokrasi yang dibangun dalam UUD 1945 sebagai generalisasi dari Pancasila yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Upaya untuk mengatasi berbagai kecurangan dalam pemilu, UUD 1945 mengatur pelaksanaan pemilu demokratis, yaitu untuk menjaga konsistensi prinsip konstitusionalisme agar pelaksanaan pemilu tetap berdasarkan pada koridor hukum yang senantiasa menjunjung tinggi etika berpolitik, ditangani oleh lembaga peradilan tata negara  yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Implikasinya, pelaksanaan pemilu mengarah pada prinsip sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila.
 
C.    Pancasila Sebagai Landasan Etika Hidup Bermasyarakat
Norma atau kaidah adalah pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan dari nilai. Nilai yang abstrak dan normatif dijabarkan dalam wujud norma. Sebuah nilai mustahil dapat menjadi acuan berperilaku kalau tidak diwujudkan dalam suatu norma. Tanpa dibuatkan norma, nilai tidak bisa praktis, artinya tidak mampu berfungsi konkret dalam kehidupan sehari-hari (Winarno, 2007).
Norma adalah kaidah atau aturan-aturan, yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang wajib dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat. Kata mengikat di sini berarti bahwa setiap orang dalam lingkungan berlakunya norma itu wajib mematuhinya. Kepada pelanggar norma itu akan dikenakan sanksi tertentu. Norma itu pada umumnya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Namun, adapula yang bersifat universal, yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Tujuan diberlakukannya suatu norma pada dasarnya adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban masyarakat.
Etika dalam pergaulan antar sesama warga semakin tergerus oleh berbagai hal, mulai dari pergeseran nilai sebagai imbas modernitas, derasnya arus informasi yang tak terbendung, sampai dengan menyeruaknya kembali politik identitas. Perbedaan latar belakang, apakah itu agama, keyakinan, suku, aliran, atau perbedaan lainnya, mudah sekali menyulut konflik meski dipicu oleh persoalan-persoalan sepele.
Dewasa ini, ukuran etis atau tidak, menjadi sangat lentur karena sikap permisif masyarakat terhadap hal-hal yang sesungguhnya merupakan bentuk penyimpangan sosial. Oleh karena itu, norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk.Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan.

BAB IV
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pancasila merupakan sebuah nilai dasar yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.  Pancasila sebagai landasan etik dalam kehidupan berbangsa telah dilaksanakan di Indonesia, meskipun tidak setiap individu mengamalkan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

B.     Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diuraikan saran, seperti Pancasila harus selalu diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Agar tercipta kehidupan beretika yang bercirikan nilai-nilai pancasila yang religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Termasuk dalam penyelenggaraan hak berpolitik seperti pemilu dan kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud perilaku atau etika yang sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA

Suseno, Franz Magnis. 2001. Etika Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Widodo, Joko. 2011. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayumedia Publishing
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Referensi Lainnya:
http://rudiquick.blogspot.com/2012/06/pancasila-sebagai-etika-politik-dalam.html

No comments:

Post a Comment